Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

hasil dari ilmu itu tindakan bukan pengetahuan pengetahuan tanpa tindakan tidak akan menghasilkan apa apa

Berita Ekonomi

DPRD Wujudkan Laporan Keuangan Sehat

BALIKPAPAN - Sosialisasi implementasi akuntansi berbasis akrual dan implikasinya terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Perwakilan Kaltim, dihadiri perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kalimantan.
Termasuk di antaranya Wakil Gubernur Mukmin Faisyal, Ketua DPRD Syahrun beserta Wakil Ketua Andi Faisyal. Selaku tuan rumah, hadir Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Acara berlangsung di Kantor Wali Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (20/1).
Agenda tersebut membahas best practice akuntansi komersial versuspemerintah, gambaran umum akuntansi berbasis akrual, dan komponen laporan keuangan daerah. Dilanjutkan dengan agenda standar dan sistem dalam implementasi basis akrual dan strategi penerapan SAP akrual. Lalu diakhiri dengan pembahasan mengenai peran KSAP dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.
Syahrun mengatakan basis akrual ialah suatu basis akuntansi yang  transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansinya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
"Jadi, penyajian aset keluar masuk pada laporan menjadi lebih andal. Karena adanya perhitungan beban penyusutan, amortisasi, dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan aset sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan," kata Syahrun.
Lebih jauh, Syahrun menambahkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasi hal ini harus didukung dengan kesiapan kelembagaan, SDM, serta teknologi informasi yang memadai.
Misalnya, menambah jumlah SDM akuntansi dan tenaga IT. Namun, jika melihat segi kompetensi, peningkatan kompetensi tenaga akuntansi yang menangani pengelolaan keuangan daerah juga menjadi bagian penting.
"Komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam peningkatan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting. Mengingat, hal ini demi terwujudnya sistem laporan keuangan negara yang sehat," katanya lagi. (adv/tos/dhi/che/k8)

BALIKPAPAN  Rabu, 21 Januari 2015 |  dibaca: 597 kali

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar